Hak Asi Bayi Dijamin Negara

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah di sahkan oleh Presiden RI, DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono bersama Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia RI, Andi Mattalatta pada tanggal 13 Oktober 2009.

Bravo. Ini merupakan berita bahagia untuk kita dan si kecil yang memang memerlukan ASI secara Ekslusif. karena memang tidak main-main Undang-Undang ini. Ancamannya bisa denda sampai 100 Juta Rupiah dan penjara paling lama 1 tahun. Selain Ibu harus memenuhi, perusahaan tempat Ibu bekerja juga harus memenuhi.

Dalam Undang-Undang kesehatan yang baru ini hak bayi untuk mendapatkan ASI ekslusif di jelaskan pada pasal 128 ayat 1 yang berbunyi "Setiap bayi berhak mendapatkan AIR Susu Ibu ekslusif sejak dilahirkan selama enam (6) bulan, kecuali atas indikasi medis."

Lebih lanjut pada ayat berikutnya ditegaskan lagi "Selama pemberian ASI , pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan faslitas khusus"

Pada Ayat ke 3 berbunyi"Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) siadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum"

Dari tiga ayat ini jelas bahwa bayi berhak atas ASI selam enam bulan kecuali dalam keadaan terkena indikasi medis. Setiap pihak harus memberikan support bagi ibu yang menyusui dan juga menyediakan tempat dan sarana khusus untuk keperluan Ibu yang menyusui bayi secara ekslusif. Hal yang terutama diperhatikan yang berhubungan dengan tempat adalah perusahaan tempat ibu bekerja. Selain itu juga tempat harus bersih dan nyaman.

Untuk mendukung pasal 128 tadi. telah ditetapkan sanksi terkait yang telah dicantumkan juga pada pasal 200, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu ekslusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dan khusus korporasi dalam pasal 201 dinyatakan bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda tehadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang telah disebutkan dalam pasal 200. Itu artinya pidana denda bagi korporasi yang melanggar pasal 200 adalah paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam pasal 201 ayat (2) disebutkan juga bahwa selain pidana denda, korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Tuh kan. Jika negara saja sudah begitu peduli, bagaimana dengan kita? Yuk kabarkan berita gembira ini ke seluruh pelosok negeri.